Kamis, 10 Februari 2011

Inilah kebohongan dan pengkhianatan pemerintahan SBY

foto
Perkembangan situasi di negeri kita makin menarik, karena menunjukkan bahwa
ada kebangkitan kesedaran politik yang  makin meluas dan meninggi, yang
memberikan indikasi kuat bahwa kebutuhan akan adanya perubahan besar-besaran
dan fundamental  di bidang politik atau pemerintahan sudah kelihatan lahir
dimana-mana.


Yang juga menarik untuk diperhatikan bersama-sama oleh kita semua adalah
gejala bahwa kesadaran politik yang meningkat sekarang ini bukan hanya di
kalangan orang-orang kiri (antara lain golongan PKI dan pendukung Bung
Karno) melainkan juga di kalangan orang-orang yang tidak termasuk golongan
kiri namun ikut juga  mendambakan juga perubahan besar. Untuk memberikan
sekadar sedikit gambaran tentang perkembangan semacam itu disajikan di bawah
ini sejumlah bahan-bahan untuk pemikiran bersama.


Dari bahan-bahan  ini, ditambah dengan banyaknya berita-berita di media dan
siaran-siaran televisi, dan diperkuat oleh berbagai demo (terutama oleh
kalangan muda dan mahasiswa) atau pernyataan oleh banyak LSM atau
organisasi di seluruh Indonesia nyatalah bahwa kemarahan rakyat terhadap
pemerintahan SBY sudah memuncak tinggi sekali. Kita saksikan bahwa kemarahan
atau ketidak-puasan itu sudah banyak sekali ditujukan kepada presiden SBY
sendiri, selain kepada para pejabat-pejabat tinggi pemerintahan.


Akibat kepemimpinan presiden  SBY yang sangat mengecewakan


Kemarahan atau ketidak-puasan terhadap kepemimpinan presiden SBY ini sudah
begitu besarnyya sehingga sudah disalurkan dengan macam-macam cara dan
dengan berbagai ungkapan, termasuk yang paling kasar, paling keras, paling
tajam, bahkan sampai kepada yang kedengaran paling tidak senonoh atau tidak
sopan.


Dalam berbagai kesempatan, presiden SBY sudah diperolok-olokkan dengan
simbul kerbau (yang gemuk dan lamban), fotonya diinjak-injak, patungnya
dibakar atau diseret-seret dalam demo, dan namanya dihujat. Presiden SBY
dikatakan sebagai musuh publik (public enemy), pengkhianat kepentingan
rakyat, pelindung koruptor, bukan pemimpin yang bisa dipercaya, presiden
yang hanya repot mengutamakan citranya, selalu ragu-ragu untuk berani
bertindak, munafik, penipu rakyat, Kiranya, dalam sejarah Republik Indonesia
barulah presiden SBY yang mendapat begitu banyak kecaman atau hujatan dari
kalangan yang begitu luas..


Kecaman amat pedas dan tajam, bahkan hujatan kepada presiden SBY adalah
akibat dari kepemimpinannya sebagai presiden/kepala negara yang dianggap
sangat mengecewakan, dan sudah menunjukkan kegagalan di banyak bidang.
Banyak tokoh-tokoh yang mengatakan di televisi dan media pers bahwa akibat
kepemimpinan SBY sebagai presiden-lah maka negara kita mengalami
kemerosotan, kemunduran, kerusakan, kebobrokan yang luar biasa parahnya,
seperti yang bisa disaksikan oleh banyak orang dewasa ini.


Begitu bsarnya ketidakpuasan dan kemarahan publik terhadap kepemimpinan
presiden SBY dan pemerintahannya, sehingga sulit untuk diramalkan
peristiwa-peristiwa besar macam apa sajakah yang bisa terjadi di kemudian
hari. Namun, bagaimanapun juga,  sudah dapat diduga, bahwa akan terjadi
sesuatu yang penting atau situasi yang  luar biasa, mengingat panasnya suhu
politik dan opini publik yang makin panas dan makin semrawutnya kehidupan
bangsa dan negara.

Krisis moral dan berbagai krisis parah lainnya

Kiranya, bagi kita semua sudah jelas bahwa  negara dan bangsa sedang
menghadapi krisis-krisis  berat dan besar, yang jarang terjadi sebelumnya.
Krisis itu adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintahan SBY, dan krisis
moral yang tercermin dalam besarnya dan parahnya kerusakan di bidang
penegakan hukum dan  tetap merajalelanya korupsi. Persoalan kasus Gayus
Tambunan adalah salah satu contoh saja dari ribuan, bahkan puluhan ribu
kasus ( !!!)  yang sebenarnya terjadi di seluruh tanah air kita selama ini.

Berbagai krisis besar dan berat ini membikin banyak golongan dalam
masyarakat menjadi putus asa dan kuatir tentang hari kemudian bangsa.
Bermacam-macam tokoh sudah mengatakan bahwa  bangsa kita  sedang menuju
kehancuran, dan bahwa negara kita  akan karam karena tidak adanya keadilan
dan rusaknya penegakan hukum (antara lain,  pernyataan Mahfud.MD , Ketua
Mahkamah Konstitusi).

Ketidak-tegasan, atau tidak adanya nyali presiden SBY untuk mengambil
tindakan  terhadap tingkah-laku jahat para pejabat kepolisian, kejaksaan,
imigrasi, dan instansi perpajakan atau keuangan telah menjadi pembicaraan
sehari-hari dari orang-orang yang merasa gemas karena terkatung-katungnya
pembongkaran secara tuntas terhadap kasus Gayus Tambunan dan kasus Bank
Century. Sikap yang demikian ini jugalah yang membikin Adnan Buyung Nasution
mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tajam sekali dan mengajukan protes keras
terhadap presiden SBY. Ia menegaskan bahwa dengan sikap yang demikian ini,
maka sampai kiamat pun banyak soal tidak akan bisa selesai.

Pernyataan keras terhadap presiden SBY juga dikeluarkan Syafii Ma’arif,
mantan Ketua Umum PP Mumammadiyah. Ia mengatakan bahwa di bawah pemerintahan
SBY  tidak ada perubahan yang fundamental. Misalnya soal kemiskinan,
ekonomi, hukum tidak bisa ditegakkan," ujar Syafii di Gedung Stovia, Museum
Kebangkitan Nasional, Jakarta (Selasa, 11/1/2011). Meski begitu, dia tidak
sepakat, bila SBY lengser dengan cara dimakzulkan.  "Jangan dimakzulkan.
Pergantiannya jangan pakai kudeta, jangan berdarah-darah, harus
konstitusional," imbuhnya.


Saat ditanya lagi dengan cara apa SBY lengser bila tidak dimakzulkam, dia
menjawab SBY nyerah atau lempar handuk yang menandakan tidak mampu lagi
menjalankan amanat rakyat. "Bilang saja, 'Saya (SBY) tidak mampu,"
tandasnya. (sumber Rakyat Merdeka, 11/1/2011)


Pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama dan LSM


Krisis kepercayaan kepada kepemimpinan presiden SBY dan pemerintahannya ini
nampak juga dari pernyataan terbuka, --  yang penting dan mengandung arti
yang besar  -- yang dikeluarkan oleh para tokoh lintas agama di kantor PP
Muhammadiyah tanggal 10 Januari 2011.

Para tokoh lintas agama yang hadir dalam pernyataan terbuka tersebut antara
lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Konferensi Waligereja
Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Ketua Persatuan Gereja-Gereja
Indonesia (PGI) Pendeta Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Frans Magnis
Suseno, Shalahudin Wahid, dan Bhikku Sri Pannyavaro. Turut hadir sederet
aktivis seperti Haris Azhar dari KontraS, Anis Hidayah dari Migrant Care,
Berry Furqan dari Walhi dan Tama Satrya Langkun.

Dalam pernyataan terbuka itu para tokoh lintas agama tersebut menegaskan
bahwa hingga detik ini, kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di
tanah air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia
(HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut.

Kenyataan itu merupakan sebuah penghianatan pemerintah yang harus segera
dihentikan.

"Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk
menghentikan segala bentuk kebohongan publik," ujar Romo Benny Susetyo saat
membacakan pernyataan bersama tersebut.

Selain itu, para tokoh lintas agama sepakat, bahwa sistem ekonomi neo
liberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan
ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen. "Rakyat kecil tidak pernah merasakan
keadilan dari pertumbuhan ekonomi semu itu. Ini berlawanan dengan tuntutan
Pasal 33 UUD 1945," lanjut Romo Benny.

Ekonomi Indonesia, kata Romo Benny, sudah keluar dari jalur Undang-Undang
Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia
dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut,
lanjutnya, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan
pencitraan.

"Dan, terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan,"
katanya. Pemerintah, selama ini dinilai hanya berpura-pura dalam menegakkan
hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantas korupsi, serta menjaga
lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia. "Marilah kita canangkan tahun 2011
ini sebagai tahun perlawanan kebohongan," pungkas Romo Benny.

Inilah sembilan kebohongan baru pemerintah

Pada kesempatan itu, sembilan orang aktivis dari berbagai lembaga swadaya
masyarakat, juga mengeluarkan pernyataan bersama menyikapi pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut mereka, pemerintahan Presiden SBY
telah melakukan setidaknya sembilan kebohongan, baik yang dilakukan sejak
lama maupun kebohongan baru.


Selain menyampaikan pernyataan terkait sembilan kebohongan lama pemerintah,
tokoh-tokoh lintas agama dan pemuda itu juga membacakan sembilan kebohongan
baru pemerintah yang terjadi sepanjang 2010.


Sembilan kebohongan baru pemerintah itu berkenaan dengan kebebasan beragama;
kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi
pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan
(gendut) perwira Polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia
hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan; dan terkait
kedaulatan NKRI.


Salah seorang pemuda, Riza Damanik, menyampaikan, kebohongan pertama
pemerintah adalah saat presiden berpidato pada 17 Agustus 2010 yang isinya
menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Padahal
kenyataannya, janji tersebut tidak terpenuhi.

Sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. "Mantan Kapolri
Bambang Hendarso Danuri mengatakan 2009 terjadi 40 kasus kekerasan ormas,
2010 menjadi 49 kasus," katanya.


Kebohongan kedua, terkait kebebasan pers. Presiden menjanjikan jaminan
terhadap kebebasan pers dan kepolisian berjanji akan menindak tegas setiap
kasus kekerasan terhadap insan pers. "Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Pers mencatat selama 2010 kasus kekerasan pers sebanyak 66 kasus meningkat
dari 2009 yang 56 kasus," kata Riza.


Ketiga, kebohongan terkait perlindungan terhadap TKI atau pekerja migran.
Presiden berjanji akan melengkapi TKI dengan telepon genggam agar tidak
terjadi ketertutupan informasi, namun nyatanya, telpon genggam tidak juga
diberikan dan memorandum untuk melindungi para TKI tidak juga dilakukan.



Keempat, terkait transparansi pemerintahan. Aktivis pemuda, Stefanus Gusma,
membacakan, Presiden SBY menyatakan bahwa kepindahan mantan menteri keuangan
Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah atas dasar permintaan Bank Dunia. Namun, di
sebuah media nasional diungkapkan bahwa kepindahan Sri Mulyani sesungguhnya
merupakan paksaan dari presiden. Seorang pejabat Kementerian Keuangan
mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak pernah berniat mengundurkan diri.



Kelima, lanjut Gusma, terkait pemberantasan korupsi. Presiden berkali-kali
berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di Indonesia. "Namun,
riset ICW, dari pernyataan SBY yang mendukung korupsi hanya 24 persen yang
terlaksana," katanya.



Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras),
Haris Azhar melanjutkan, kebohongan keenam pemerintah adalah tentang
pengusutan rekening gendut para pewira Polri. Presiden menginstruksikan jika
ada pelanggaran hukum, yang terkait harus diberikan sanksi. Jika tidak,
Kapolri harus menjelaskan kepada masyarakat. Namun kenyataannya, kata Haris,
sampai saat ini baik masalah rekening gendut maupun pelaku penganiayaan
aktivis ICW, Tama S Langkan masih misterius. "Bahkan 7 Agustus 2010 dan 29
Desember 2010 dua Kapolri mengatakan kasus ini ditutup," katanya.



Kebohongan ketujuh, Presiden menjanjikan politik yang bersih, santun, dan
beretika. Padahal kenyataannya, lanjut Haris, hingga kini, Andi Nurpati
masih menjadi pengurus Partai Demokrat meskipun sudah diberhentikan tidak
hormat oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Andi Nurpati
melanggar peraturan KPU," imbuhnya.



Kedelapan, lanjut aktivis ICW, Tama S Langkun, terkait kasus mafia hukum.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji menyelesaikan kasus pelesiran
terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan dalam 10 hari. Tapi kenyataannya tidak
ada keterangan pers tentang hal tersebut. "Kapan Gayus keluar, pergi naik
apa, dengan siapa, aktivitasnya, sekarang malah mencuat kasus baru, Gayus
pelesir ke luar negeri," kata Tama.



Dan kesembilan, kebohongan pemerintah menyangkut kedaulatan NKRI. Pada 1
September di Mabes TNI Cilangkap Presiden menyampaikan bahwa perlakuan tidak
patut terhadap tiga petugas KKP sedang diusut. Pemerintah Malaysia sedang
menginvestigasi masalah tersebut. "Tapi sampai saat ini tidak pernah
diumumkan penjelasan atau hasil investigas apapun," pungkas Tama. ((sumber
harian Kompas 10/1/11),



Penutup



Dari sedikit bahan-bahan yang disajikan dalam tulisan di atas sudah nampak
bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan SBY, dan terutama terhadap
pribadi presiden SBY sendiri, sudah merosot atau anjlog dalam sekali.
Padahal, masih banyak lagi dan juga masih beraneka ragam lagi kebohongan
lainnya yang dilakukan pemerintahan (dan presiden SBY !!!) selama ini.



Karena itu, kita sama-sama melihat bahwa integritas moral, integritas
politik, dan berbagai integritas lainnya, sudah makin mengecil dan bahkan
sudah menjurus musnah. Karena itu, kita jadinya mengerti lebih terang lagi,
mengapa akhir-akhir ini terdengar  suara-suara yang menginginkan
dilakukannya pemakzulan (impeachment) terhadap presiden SBY.



Kita tunggu saja, perkembangan situasi yang makin menarik, dan yang akan
menimbulkan berbagai gejolak, yang pada akhirnya akan merupakan peningkatan
pendidikan politik bagi banyak orang, dan juga sumbangan penting bagi
terjadinya perubahan-perubahan besar, sesuai dengan ajaran-ajaran
revolusioner Bung Karno.



Paris, 13 Januari 2011



  1.. Umar Said
lintasberita
Inilah kebohongan dan pengkhianatan pemerintahan SBYSocialTwist Tell-a-Friend

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Most Populer